Follow Us

SEKTOR JASA KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT STABIL DAN TUMBUH POSITIF

Bandung, 13 Mei 2024


Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UUP2SK), OJK terus
melakukan upaya dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Jasa
Keuangan (LJK) khususnya di Provinsi Jawa Barat. Kantor OJK Provinsi Jawa Barat
(KOBD) saat ini membawahkan Kantor OJK Cirebon (KOCB) dan Kantor OJK
Tasikmalaya (KOTM) yang seluruhnya melakukan fungsi pengawasan dan perizinan
terhadap LJK yang berkantor pusat di 18 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Barat. Dalam
pelaksanaannya, penguatan fungsi pengawasan OJK terhadap LJK tidak hanya pada
aspek prudential, namun juga pengawasan market conduct sebagai upaya untuk
meningkatkan fungsi pelindungan Konsumen dan Masyarakat.
Kinerja sektor jasa keuangan di provinsi Jawa Barat hingga data Maret 2024
menunjukkan kondisi yang stabil dengan kinerja yang positif serta profil risiko yang
terjaga.
Sejumlah kegiatan edukasi keuangan bersama LJK juga terus dilakukan untuk terus
meningkatkan literasi keuangan dan pelindungan konsumen.
Perkembangan Sektor Perbankan
Perkembangan kinerja Perbankan di Jawa Barat pada Maret 2024 mengalami
pertumbuhan positif yang tercermin dari beberapa indikator antara lain realisasi kredit
Bank Umum sebesar Rp126 triliun, tumbuh 7,88 persen yoy. Pertumbuhan kredit
tersebut lebih rendah dibandingkan perbankan di Jawa Barat sebesar 9,21 persen yoy
dan nasional sebesar 12,52 persen.
Pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan per Maret 2024 di Jawa
Barat mencapai Rp598 triliun yang ditopang oleh 63 entitas BU/BUS dan 252
BPR/BPRS. Nominal ini setara dengan 8,25 persen dari total kredit nasional atau
terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Tingkat NPL terjaga di level 3,17 persen, membaik
dibanding posisi bulan Maret 2023 (yoy) yang tercatat sebesar 3,47 persen.
Kredit Perbankan mencapai Rp625 triliun dan tumbuh 9,21 persen (yoy). Rasio NPL
gross juga terjaga pada level 3,17 persen. Sementara pembiayaan Bank Umum Syariah
mencapai Rp67,1 triliun serta memiliki porsi sebesar 10,73 persen dibanding seluruh
kredit di Jawa Barat dan tumbuh 12,52 persen (yoy). NPF juga terjaga pada level 2,76
persen.
Bank Umum yang berkantor Pusat di Jawa Barat juga mencatatkan kinerja
pertumbuhan yang cukup baik dibanding rata-rata perbankan di Jawa Barat, antara
lain tercermin Aset tumbuh 10,38 persen, Dana Pihak Ketiga tumbuh 13,51 persen
dan Kredit tumbuh 7,68 persen. Kinerja tersebut didukung oleh dua Bank Umum,
yaitu Bank BJB dan Krom Bank Indonesia, serta satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank
BJB Syariah.
2
Sementara kinerja BPR dan BPRS tergolong moderat yang tercermin dari pertumbuhan
Aset dan DPK secara berurutan sebesar 6,07 persen dan 5,94 persen (yoy). Penyaluran
Kredit/Pembiayaan BPR & BPR Syariah mencapai Rp23,11 triliun serta memiliki porsi
sebesar 3,70 persen dibanding seluruh kredit di Jawa Barat Jabar dan tumbuh 8,52
persen (yoy). Mayoritas kredit BPR & pembiayaan BPRS disalurkan untuk kredit modal
kerja. Namun demikian, kualitas kredit BPR dan BPRS tergolong tinggi yang tercermin
dari rasio NPL gross dan NPF gross sebesar 11,46% dan 7,18%.
Total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nasional per Maret 2024 mencapai Rp
49,9 triliun, sedangkan KUR di Jawa Barat mencapai Rp5,3 triliun yang disalurkan
kepada 93.836 pelaku usaha atau memiliki porsi 9,84 persen dibandingkan total
penyaluran KUR Nasional. Berdasarkan skema pembiayaan KUR, sektor mikro
memiliki porsi paling besar yaitu mencapai Rp3,47 triliun atau 64,9 persen
dibandingkan total penyaluran KUR di Jawa Barat.
Kinerja Keuangan Non Bank
Piutang pembiayaan di Jawa Barat pada Maret 2024 mencapai Rp77,4 triliun atau
tumbuh positif sebesar 9,96 persen yoy, NPF masih terjaga di level 2,87 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, piutang pembiayaan didominasi oleh pembiayaan
multiguna sebesar 62,4 persen disusul dengan pembiayaan investasi sebesar 23,2
persen, pembiayaan modal kerja 8,5 persen, dan pembiayaan dengan prinsip syariah
sebesar 5,9 persen. Kinerja Perusahaan Pembiayaan tersebut ditopang oleh 1.331
kantor perusahaan pembiayaan baik kantor cabang maupun kantor pemasaran.
Pada Februari 2024, jumlah perusahaan fintech peer to peer lending yang berizin
sebanyak 101 perusahaan dengan oustanding pembiayaan di Jawa Barat mencapai
Rp16,68 triliun kepada 4,73 juta debitur. Dari sisi tingkat wanprestasi di atas 90 hari
sejak jatuh tempo (TWP 90) yaitu sebesar 3,90 persen. Secara outstanding, pembiayaan
fintech lending di Jawa Barat merupakan yang terbesar Nasional.
Kinerja Pasar Modal
Sampai dengan Maret 2024, total Single Investor Identification (SID) di Jabar mencapai
2,7 juta, atau tumbuh 15,6 persen dibanding periode tahun sebelumnya. Jawa Barat
menjadi Provinsi dengan jumlah SID terbanyak atau mencapai 22,1 persen secara
Nasional. Hal ini menunjukkan antusiasme warga untuk mengakses produk keuangan
Pasar Modal. Selama dua bulan pertama tahun 2024, total transaksi saham dari Jawa
Barat mencapai Rp36,6 triliun, terbesar ketiga setelah DKI Jakarta & Jawa Timur.
Sementara jumlah investor pasar modal terkait kepemilikan Surat Berharga Negara di
Jawa Barat mencapai 199.889 investor, terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Saat ini
sudah ada 75 perusahaan dari Jawa Barat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dari
sektor perbankan, telekomunikasi, properti dan industri makanan & minuman.
Pengawasan Market Conduct
Sejak dilakukannya pendelegasian kewenangan pengawasan market conduct dari
Kantor Pusat ke Kantor OJK Daerah pada Januari 2024, OJK Provinsi Jawa Baret
terus melakukan penguatan koordinasi dan sinergi antara pengawas prudential dan
pengawas market conduct. Hal tersebut sejalan dengan komitmen OJK dalam fungsi
pelindungan Konsumen baik melalui strategi preventif yang diterapkan dengan
3
edukasi keuangan maupun strategi represif yang diterapkan melalui pelindungan
konsumen dan pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan PUJK dalam menerapkan
ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat secara langsung dan atau tidak
langsung sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang otoritas sektor keuangan yang
diberikan berdasarkan Undang-Undang.
Sebagai upaya preventif, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat pada Januari s.d. Maret 2024
telah melakukan kegiatan edukasi dan literasi sebanyak 57 kegiatan dengan total
peserta edukasi sebanyak 12.106 orang dari berbagai segmen antara lain pelajar,
pelaku UMKM sampai dengan masyarakat umum serta segmen khusus yaitu
Penyandang Disabilitas.
Sementara sebagai upaya represif, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat telah menangani
1.060 pengaduan yang didominasi dari sektor Perbankan (34,06 persen), Fintech
Lending (25,94 persen), Perusahaan Pembiayaan (16,04 persen) dan Asuransi (3,3
persen). Dari sisi pelayanan pemberian informasi debitur SLIK, Kantor OJK Jawa Barat
telah memberikan pelayanan terhadap 9.918 permintaan SLIK.
Kolaborasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan
Dalam rangka peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan, OJK Provinsi Jawa
Barat hadir di Kabupaten Tasikmalaya bersama dengan Kantor OJK Tasikmalaya
dalam memberikan edukasi keuangan pada tanggal 7 Mei 2024. Kegiatan yang
diselenggarakan di Pondok Pesantran Riyadul ‘Ulum Tasikmalaya yang bertujuan
untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya terkait dengan perencanaan
keungan dan gemar menabung sejak dini, agar para Santriwati bijak mengelola
keuangan untuk mencapai masa depan yang cerah.
Dalam kegiatan dimaksud, OJK juga bersinergi dan berkolaborasi dengan PT BPRS Al
Madinah Tasikmalaya dalam rangka peningkatan inklusi keuangan melalui
pembukaan Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) kepada 200 Santriwati di Pondok
Pesantran Riyadul ‘Ulum Tasikmalaya. Harapannya, tidak hanya peningkatan inklusi
keuangan namun juga adanya ekosistem Syariah hadir melalui industri perbankan
Syariah yang mendukung sehingga meningkatkan awareness Santriwati dalam
penggunaan produk dan layanan Syariah. Hal tersebut juga perlu dukungan para
akademisi dan seluruh pemangku kepentingan serta elemen masyarakat khususnya
di Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka implementasi strategi literasi dan inklusi
khususnya sektor Syariah.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan dimaksud juga mengimbau agar
sinergitas dan kolaborasi terus terjalin dengan LJK di wilayah Priangan Timur
khususnya di bawah pengawasan Kantor OJK Tasikmalaya terutama dalam hal upaya
peningkatan literasi dan inklusi serta upaya pelindungan Konsumen dan masyarakat.
Hal ini sangat penting, mengingat ekspektasi masyarakat terhadap LJK sangat tinggi
terutama dalam hal pemberian produk dan layanan yang diterapkan sesuai ketentuan
dengan mengedepankan aspek kehati-hatian.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *